Solusi Bisnis Halal Anda

(a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 – Jaminan Produk Halal.
Pasal 4
(1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
(b) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Pasal 2
(1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
(2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
(3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Masa berlaku saat ini adalah berlaku seumur hidup sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

Sertifikasi Halal dapat diperoleh secara gratis maupun berbayar (program Reguler). Sertifikasi Halal Gratis dapat diperoleh dengan memanfaatkan program dari pemerintah yaitu Self Declare (SD) dan program gratis dari Pemerintah Daerah, Kementerian maupun BUMN. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang salah satunya adalah Pelaku Usaha (PU) belum pernah mendapatkan fasilitas Sertifikat Halal Gratis.
Di samping itu ada program Reguler (berbayar) di mana besar kecilnya biaya ditentukan oleh besar kecilnya skala usaha dan berapa banyak produk maupun varian yang akan diuruskan Sertifikat Halalnya.
Rincian biaya Sertifikasi Halal terdiri dari:
1.Biaya Pendaftaran ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibayarkan langsung ke Rekening Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Mekanisme reguler
2.Biaya LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk Audit dll
3.Biaya Transport & Akomodasi Auditor
4.Biaya yang timbul saat Pemeriksaan halal (apabila ditemukan varian, outlet/cabang tambahan, atau diperukan pemeriksaan lebih lanjut)
5.Biaya Pengujian Laboratorium (Jika ada) 6.Biaya Audit Komisi Fatwa MUI (Jika diperlukan) 7.Sertifikat halal akan diterbitkan oleh BPJPH apabila kewajiban masing – masing pihak sudah terpenuhi dan dinyatakan halal oleh komisi fatwa MUI